LEBONG, kagangatoday.com– Bukan untuk menakut-nakuti, tapi data dan fakta menunjukkan bahwa Daerah Aliran Sungai Ketahun (DAS) di Kabupaten Lebong merupakan wilayah yang rentan erosi, banjir dan longsor. Tak hanya karena karakteristik fisiknya yang seperti kuali raksasa (Lebong Graben), tapi juga curah hujan per tahunnya terkategori sangat tinggi bahkan ekstrim.
“Curah hujannya sangat tinggi. Intensitas ekstrem. Lebih dari 3.000 mm per tahun,” kata Agus Sukamto, mewakili BP DAS Ketahun Bengkulu dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Menggagas Jalan Perubahan DAS Ketahun di Lebong yang berlangsung di Aula Bappeda Lebong, Selasa (23/6/2026).
Agus menjelaskan, wilayah DAS Ketahun yang memanjang dari Timur ke Barat didominasi (lebih dari 55 persen) oleh pegunungan dan perbukitan dengan lereng yang curam dan sangat terjal. Topografi ini membuat aliran air DAS Ketahun tinggi sehingga memicu banjir bandang.
Pada sisi hilir, lanjut Agus, karakteristik DAS Ketahun juga amat rentan. Selain air Sungai Ketahun, Sub-Sub DAS Ketahun juga bertemu di pusat kota Muara Aman. Muara Aman adalah jebakan air alami atau disebutkan sebagai Lebong Graben.
Agus lalu memaparkan kondisi lahan di wilayah DAS Ketahun saat ini. Dari sisi penggunaan, didominasi pertanian kering campur seperti jagung, kopi, sayuran dan lain sebagainya. Dari sisi kesesuaian, Agus menyatakan banyak lahan tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya pertanian di kelerengan curam dan alih fungsi lahan.
“Untuk tingkat kekritisan lahan, sebagian agak kritis hingga kritis. Dan ancaman utamanya adalah erosi tanah dan sedimentasi tinggi,” kata Agus.
Agus menegaskan, realitas tersebut tak mudah dirubah. Apalagi hanya dengan pendekatan hukum pidana. Menurutnya, Lebong punya modal sosial dan kearifan lokal yang bisa didorong memperkuat konservasi berbasis masyarakat.
“Ada hukum adat, ada perlindungan sumber daya air, gotong-royong masyarakat masih kuat, potensi penguatan konservasi berbasis masyarakat dan perhutanan sosial,” ucapnya.
Dengan pendekatan partisipatif, BP DAS Ketahun selaku perencana pengelolaan dan monitoring, menawarkan kolaborasi pengelolaan bersama para pihak: pemerintah daerah melalui kebijakan (RPJMD dan RKPD), masyarakat untuk pengelolaan berkelanjutan; NGO sebagai fasilitator masyarakat dan pengawas independen; Perguruan Tinggi untuk kajian ilmiah dan monitoring; dunia usaha dengan CSR dan rehabilitasi; KPH/TNKS untuk perlindungan hulu.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Lebong, Robert Mantovani, mengatakan kolaborasi para pihak menyusun peta jalan ini sangat penting. Itu sebabnya, kata Robert, pihaknya bersedia memfasilitasi FGD.
“Apalagi setelah bencana banjir. Dan ini memang selaras dengan visi-misi Bupati Lebong, pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Robert menyebutkan ada sekitar 67 desa yang bersinggungan langsung dengan Sungai Ketahun. Sungai Ketahun merupakan sumber air masyarakat, penopang ketahanan pangan, pengendali banjir dan longsor, penyangga ekosistem, dan pendukung ekonomi hijau.
“Tapi saat ini sudah terjadi tekanan terhadap kawasan hulu, alih fungsi lahan, berkurangnya tutupan vegetasi, ada risiko banjir dan longsor, dan ancaman terhadap ketahanan air,” paparnya.
Dalam RPJMD, lanjut Robert, pemulihan DAS mencakup program pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, ketahanan air, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan.
“Upaya pemerintah daerah adalah perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis, konservasi sumber air, dan mitigasi bencana,” sebutnya.
Robert menegaskan, peta jalan perubahan DAS Ketahun diperlukan untuk menyatukan arah kebijakan, menentukan lokasi prioritas, sinkronisasi program, pendanaan bersama, dan evaluasi bersama.
“Kita berharap forum ini merumuskan akar masalah DAS Ketahun, lokasi prioritas, program prioritas, pembagian peran, dan skema kolaborasi,” katanya.
Bappeda Lebong sendiri mengusulkan lima kesepakatan bersama, yakni kesepahaman kondisi DAS, lokasi prioritas, program prioritas, forum kolaborasi, dan penyusunan roadmap.
Pihak PLTA Tes yang ikut serta dalam FGD menyatakan dukungan atas rencana kolaborasi ini. “Kami sudah melakukan penanaman di DAS Ketahun. PLTA berkepentingan dengan DAS agar mesin mesin tidak jadi bangkai tua,” ujar Faisal, mewakili forum PLTA.
Sekretaris BMA Lebong, Sumardi, mengatakan bahwa banjir telah membuat malu masyarakat adat dan Lebong. Malu karena lalai menjaga amanah leluhur, katanya.
“Karena itulah kita gelar Kedurai Agung untuk meminta maaf kepada leluhur dan mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa,” imbuh Sumardi.
Nurkholis Sastro, mewakili Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu selaku penyelenggara FGD, mengatakan forum ini merupakan salah satu rekomendasi Lokakarya Pengelolaan Hutan Adat yang Inklusif dan Berkelanjutan yang digelar PKBI Bengkulu pada 25 Mei 2026.
Sastro mengatakan, para pihak yang berkepentingan dengan DAS Ketahun sebenarnya sudah ada inisiatif. Hanya saja belum bersinergi satu dengan lainnya.
“FGD ini diharapkan menjadi forum untuk membangun kesepahaman bersama untuk pemilihan DAS dan sub-sub DAS Ketahun di Lebong,” jelas Sastro dalam sambutan pengantar FGD.
Usai berdiskusi selama sekitar 3 jam, Sastro meringkas hasil FGD sebagai berikut: pada tataran kebijakan diperlukan RPLH dan RAD. Strategi pelaksanaannya adalah kolaborasi dan pilot project melalui program rehabilitasi hutan, pengendalian erosi, perlindungan, pengendalian banjir, dan pengelolaan sedimentasi.
“Jaringan kerja mencakup OPD Lebong, pemerintah pusat melalui lembaga-lembaga vertikal, Forum PLTA, NGO, Perguruan Tinggi, dan kelompok masyarakat,” paparnya. (**)
Komentar